1. Pemangku kepentingan sebagai kunci keberhasilan pengelolaan
Tingginya keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholders) adalah kunci keberhasilan dalam pembuatan dan pelaksanaan rencana pengelolaan KKP. Keterlibatan pemangku kepentingan adalah suatu proses berkelanjutan mereka dalam mengkaji, merencanakan dan melaksanakan rencana pengelolaan KKP. Keterlibatan para pemangku kepentingan pada setiap tahapan proses perencanaan akan memastikan terbangunnya dan dimasukannya pandangan atau perspektif, pengetahuan dan dukungan mereka. Jika mereka tidak sempat dilibatkan dalam setiap tahapan proses perencanaan, setidaknya mereka harus diberi informasitentang proses tersebut, dan diikutsertakan dalam pengambilan keputusan kunci yang mungkin akan berdampak langsung ataupun tidak langsung pada kepentingan mereka masing-masing. Semakin banyak pemangku kepentingan yang percaya dan menjalankan rencana tersebut (karena rasa “memiliki”) maka akan semakin berhasil pelaksanaan rencana Anda dalam jangka panjang.
Pemangku kepentingan adalah mereka yang memiliki minat dan “kepentingan” bagi keputusan yang dibuat. Mereka adalah mitra dalam proses perencanaan. Pemangku kepentingan juga termasuk individu maupun kelompok yang terlibat, tertarik, atau terpengaruh oleh sumber daya laut dan pesisir. Tidak hanya penduduk setempat, pemangku kepentingan di wilayah pesisir juga termasuk:
1) Nelayan
2) Pelaku usaha penangkapan ikan komersial
3) Pelaku usaha budidaya laut
4) Otoritas pengelola kawasan konservasi perairan
5) Pemerintah daerah
6) Industri pariwisata (operator tur, hotel, rumah makan, dll.)
7) Kelompok konservasi lokal
8) Kelompok konservasi internasional
9) Organisasi pengembangan masyarakat
10) Organisasi masyarakat pribumi
11) Kelompok perempuan
12) Ilmuwan
13) Pendidik
14) Lembaga swadaya masyarakat
Jika Anda belum memiliki hubungan dengan para pemangku kepentingan, yang harus diingat adalah bahwa menjalin hubungan dengan para pemangku kepentingan dapat memerlukan waktu yang panjang. Investasi ini tidak hanya berharga, namun mutlak harus dilaksanakan. Ini adalah bagian dari proses perencanaan yang harus Anda perbaharui secara terus-menerus untuk meyakinkan bahwa kepentingan mereka telah diperhatikan, dipertimbangkan dan dijadikan masukan, rasa saling percaya telah terbentuk, dan peranan serta tanggung jawab telah dilaksanakan dengan baik.
2. Keterlibatan para pemangku kepentingan dalam proses perencanaan
Tahapan dalam melibatkan para pemangku kepentingan
Sekalipun pada tahap awal persiapan perencanaan pengelolaan, ada beberapa keputusan utama yang harus dibuat dan akan berpengaruh besar terhadap keberhasilan pengembangan dan implementasi rencana pengelolaan. Identifikasi dan keterlibatan para pemangku kepentingan adalah batu pertama sebagai fondasi yang akan mendukung seluruh proses perencanaan. Kesepakatan dalam peran dan tanggung jawab masing-masing pada tahap awal ini sangatlah penting untuk meraih keberhasilan.
Langkah-langkah utama proses tersebut adalah sebagai berikut:
1) Mengidentifikasi para pemangku kepentingan di dalam dan di sekitar KKP.
2) Mengidentifikasi ketertarikan dan hubungan di antara para pemangku kepentingan dan KKP.
3) Mendefinisikan peran para pemangku kepentingan dalam pengembangan dan implementasi rencana pengelolaan.
4) Mengidentifikasi peranan dan tanggungjawab lain dari para pemangku kepentingan dalam pengelolaan KKP, termasuk pemetaan, pemantauan dan evaluasi keefektifan pengelolaan.
Proses yang didijabarkan di bawah ini telah melalui berbagai tahapan identifikasi dan melibatkan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan implementasi pengelolaan.
Langkah 1: Mengidentifikasi dan mengenal karakter pemangku kepentingan
Pemangku kepentingan maupun masyarakat bukanlah sebuah kelompok yang terdiri dari orang-orang yang memiliki keseragaman dalam hal pengetahuan, pemikiran, keterampilan dan sikap serta status kehidupannya. Kedua kelompok orang ini juga terdiri dari orang-orang dengan tingkatan ekonomi, kelompok keluarga, dan etnis berbeda, juga terdiri dari dua gender, berbagai kelompok dengan ketertarikan berbeda, dan kelompok pengguna. Bahkan kelompok yang terlihat sama seperti “nelayan” juga terdiri dari berbagai sub-kelompok: penangkap udang, pukat, perahu dayung, kapal penangkap tuna internasional, pekerja pemrosesan dan pengalengan, dan lain sebagainya. Setiap kelompok pemangku kepentingan ini memiliki perspektif berbeda dan akan memberi tanggapan berbeda pula terhadap strategi pengelolaan KKP yang diajukan. Melibatkan para pemangku kepentingan termasuk juga mengakui keberadaaan dan menghargai peran kelompok-kelompok tersebut dan keragaman mereka.
Selain pengetahuan tentang siapa saja para pemangku kepentingan dari sebuah KKP, pengetahuan tentang keterkaitanmereka dengan KKP juga penting. Sebagai contoh, selain pemangku kepentingan yang mungkin banyak tinggal dan bekerja secara fisik dekat sekali dengan KKPnamun ada juga yang tinggal dan bekerja di tempat yang jauh dari KKP. Di mana pun mereka tinggal, para pemangku kepentingan ini memiliki derajat kekuasaan dan pengaruh yang berbeda-beda berkaitan dengan pengambilan keputusan KKP. Industri berbasis kelautan diperkuat dengan para pelobi berpengaruh, atau kementrian negara yang secara geofrafis tidak terlihat secara fisik di KKP namun memiliki pengaruh besar, sementara bisnis kecil atau masyarakat lokal hanya memiliki sedikit sekali pengaruh–-atau malah sebaliknya. Informasi ini penting untuk mengidentifikasi dan menggolongkan pemangku kepentingan.
Mengidentifikasi dan menggolongkan pemangku kepentingan di awal akan menghasilkan informasi yang digunakan tim perencanaketika akan mengambil keputusan tentang siapa saja pemangku kepentingan yang harus terlibat dan bagaimana melibatkan mereka dalam proses perencanaan. Akhirnya, banyak keputusan tentang pelibatan pemangku kepentingan menjadi semakin bersifat politis—berdasar pada identifikasi pemenang dan musuh, dan dalam banyak kasus, keduanya akan dibutuhkan untuk duduk bersama dan berdiskusi.
Langkah 2: Membangun kepercayaanpemangku kepentingan
Anda telah mengidentifikasi pemangku kepentingan kunci, namun sebelum melibatkan mereka dalam proses perencanaan pengelolaan sangat penting untuk membangun hubungan. Salah satu cara terbaik melakukannya adalah meluangkan waktu secara informal dengan orang-orang. Ini akan memberi Anda kesempatan untuk bertanya, mendengar, dan mempelajari seluas apa pengetahuan yang dimiliki para pemangku kepentingan mengenai isu dan sumber daya di KKP. Tanyakan bagaimana pandangan mereka mengenai isu tentang KKP dan apa gagasan mereka untuk memecahkan masalah tersebut.
Ada banyak cara untuk memulai keterlibatan pemangku kepentingan. Para manajer KKP telah menggunakan beberapa cara di bawah ini, sebagai tambahan, untuk membuka dialog dengan pemangku kepentingan, untuk mempelajari lebih jauh tentang pengetahuan dan pandangan para pemangku kepentingan, dan untuk mengumpulkan berbagai informasi untuk proses perencanaan pengelolaan:
1) Wawancara informal atau kelompok alamiah: Percakapan sederhanadengan kelompok orang di lingkungan alami mereka. Teknik ini membuka tinjauan yang luas mengenai isu kunci yang penting bagi masyarakat lokal atau kelompok pemangku kepentingan yang berbeda, dan mungkin juga penting bagi KKP.
2) Kelompok fokus:Diskusi semi-terstruktur (semi-structured) dengan kelompok orang yang memiliki ketertarikan atau karakteristik sama. Pesertanya dipilih berdasarkan metode pengambilan sampel statistik atau nonstatistik (misalnya lintas usia, desa yang berlainan dan kelompok pengguna yang berbeda). Teknik ini sangat berguna untuk mengidentifikasi dan menggambarkan pandangan kelompok, sikap dan kebutuhan berkaitan dengan topik yang telah ditentukan sebelumnya.
3) Wawancara semi-structured: Wawancara menggunakan daftar topik bahasan , bukan menggunakan kuesioner yang rinci. Responden didorong agar mau membicarakan topik-topik tersebut secara umum tanpa diganggu oleh pewawancara, namun bisa dilewati jika topiknya memang perlu diabaikan. Teknik ini dapat menemukan topik yang tidak diduga sebelumnya.
4) Sesi curah gagasan (brain storming): Diskusi yang difasilitasi agar sekelompok orang bisa mengidentifikasi masalah dan isu di masyarakat atau diantara kelompok pemangku kepentingan. Tujuan sesi curah gagasan ini adalah untuk mendorong para pemangku kepentingan untuk berpikir kreatif mengenai topik tertentu dan membuat opini serta gagasan baru. Fasilitator menulis gagasan-gagasan tersebut ketika muncul satu-satu tanpa membuat diskusi menjadi panjang. Gagasan itu bisa didiskusikan bersama nanti, karena tujuan curah gagasan ini adalah untuk memunculkan gagasan sebanyak-banyaknya.
5) Pengamatan sambil berjalan kaki dan naik kapal: Dilakukan oleh kelompok dan berguna untuk mengidentifikasi isu-isu sosial, lingkungan dan penghidupan. Teknik ini kerap membantu para pemangku kepentingan untuk mendapatkan perspektif baru mengenai sumber daya. Perhatikan bahwa kunjungan lapangan dapat berjalan dua arah: anggota masyarakat harus mengunjungi KKP, dan staf KKP juga harus mengunjungimasyarakatpelaku (misalnya, pengrajin pengolahan ikan, kegiatan budidaya kelautan, kapal penangkap ikan, dan kegiatan pariwisata).
6) Pemetaan partisipatif: Membuat sketsa besar wilayah lokal dengan cara berteknologi rendah. Peta ini dibahas dalam kelompok dan digunakan untuk mengumpulkan data mengenai sumber daya dan isu sosial, serta untuk mendorong keterlibatan para pemangku kepentingan. Data dapat digabungkan ke dalam peta yang lebih formal melalui rekaman GPS dan teknik GIS.
7) Diagram Venn: Menggunakan bentuk yang saling bertumpang tindih untuk menggambarkan dan meringkas hubungan, konflik dan isu diantara pemangku kepentingan. Kelompok pemangku kepentingan dapat menggambar atau menggunakan bentuk-bentuk yang sudah digunting sebelumnya. Tumpang tindihakhir ditangkap oleh pewawancara. Teknik ini dapat digunakan selama sesi kelompok fokus.
8) Pohon masalah dan solusi:Diagram grafik tentang masalah terkini dan akar masalah serta efeknya. Hal ini membantu mengembangkan kemampuan masyarakat untuk mengkaji isu-isu yang rumit dan mengembangkan pemahaman komprehensif terhadap isu yang saling berhubungan.
9) Analisis gender: Penelitian mengenai hubungan gender dan bagaimana hal tersebut mungkin terpengaruh oleh tindakan pengelolaan seperti penetapanKKP baru atau pengenalan zonasi dan larangan.
Meskipun teknik-teknik tersebut merupakan pembuka yang bagus, ada teknik partisipatif tambahan untuk terus melibatkan pemangku kepentingan, misalnya berpartisipasi dalam upaya penegakan hukum, pemantauan, dan program penjangkauan. Pemangku kepentingan juga akan menjadi jurubicara yang sangat baik untuk KKP, berfungsi sebagai penghubung atau pendamping untuk masyarakat pemangku kepentingan yang lebih luas dan bahkan untuk media massa. Sebagai sikap penghormatan, perlu dipertimbangkan untuk meletakkan perwakilan pemangku kepentingan sebagai garda depan pada setiap kegiatan publik yang berhubungan dengan perencanaan dan pengelolaanKKPseperti lokakarya, pertemuan dengan donor, dan kegiatan media massa.
Langkah 3: Melibatkan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan
Anda telah mengidentifikasi pemangku kepentingan kunci dalam KKP. Anda kemudian akan memanfaatkan kegiatan partisipatif untuk berdialog dengan para pemangku kepentingan dan mulai menjalin hubungan, sebuah proses yang berkelanjutan dan terus berkembang. Langkah berikutnya adalah menentukan bagaimana dan kapan saat yang tepat bagi pemangku kepentingan untuk terlibat aktif dalam proses perencanaan pengelolaan.
Melibatkan pemangku kepentingan dapat memunculkan berbagai kemungkinan. Di satu sisi, pemangku kepentingan mungkin sangat tidak menyadari tentang apa yang terjadi dalam KKP dan sangat tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Di sisi lain, pemangku kepentingan mungkin dapat mempertahankan tingkat keterlibatan yang konsisten, menyadari akan semua informasi yang ada, dan mereka adalah pengambil keputusan yang aktif dan proaktif terhadap berbagai tindakan pengelolaan. Kisaran keterlibatan pemangku kepentingan diilustrasikan seperti di bawah ini:
PASIF èè TERINFORMASI èè AKTIF èè PENGAMBIL KEPUTUSAN
Rangkaian Kesatuan Partisipasi Pemangku Kepentingan
Untuk bergerak menjadi aktif dalam kesatuan rangkaian, para pemangku kepentingan harus diberdayakan. Ini adalah proses berkelanjutan yang akan memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi para pemangku kepentingan untuk dapat terlibat—melalui pendidikan lingkungan, pengembangan kapasitas dan komunikasi sosial, misalnya. Ketika pemangku kepentingan menambah pengetahuan dari apa yang telah mereka ketahui, mereka paham bahwa sebenarnya mereka memiliki kekuasaan, pengetahuan dan dukungan administratif dari staf KKP untuk membuat perbedaan nyata; karena itulah mereka menjadi berdaya. Ketika pemangku kepentingan kemudian semakin paham bahwa manager KKP sangat menerima terhadap opini dan usulan, mereka akan lebih mampu mengungkapkan opini secara akurat dan lebih siap membantu membuat keputusan dan merancang rencana pengelolaan yang efektif.
Pemberdayaan pemangku kepentingan harus menjadi tujuan aktif dalam seluruh proses perencanaan pengelolaan karena hal ini akan merupakansumbangan terhadap kesuksesan rencana pengelolaanKKP apapun. Melalui proses pengembangan dan pelaksanaan rencana pengelolaanKKP, manajer KKPsecara berkala harus mengkaji tingkat partisipasi para pemangku kepentingan dan masyarakat. Siapa saja yang berpartisipasi? Apakah hanya beberapa orang? Adakah tokoh masyarakatnya? Seberapa besar partisipasi mereka, dan dalam hal apa? Apakah semua kelompok pemangku kepentingan juga terlibat? Apakah perempuan dan lelaki juga terlibat? Adakah halangan administratif, sosial maupun politis untuk berpartisipasi?
Partisipasi dari banyak pemangku kepentingan yang bervariasi juga memiliki berbagai bentuk yang dalam rangkaian kesatuan digambarkan sebagai berikut:
1) Pendekatan instruktif:Instansi eksternal (biasanya pemerintahan) menginformasikan tentang berbagai perubahan yang akan terjadi tanpa membuka kesempatan berkomentar atau memberi umpan balik bagi para pemangku kepentingan. Pengalaman menunjukkan bahwa pendekatan seperti ini tidak akan menghasilkan sukses jangka panjang karena merupakan metode yang inklusif.
2) Pendekatan konsultatif: Pemangku kepentingan memberikan masukan terhadap usulan yang diajukan oleh instansi eksternal namun tidak berpartisipasi dalam keputusan utama.
3) Pendekatan partisipatif terbatas: Instansi eksternal membuat keputusan utama kemudian mengundang partisipasi para pemangku kepentingan untuk aspek tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Partisipasi pemangku kepentingan oleh instansi eksternal tersebut dapat dianggap sebagai alat untuk meraih sasaran yang ditetapkan sebelumnya dan mengurangi perlawanan.
4) Pendekatan pengelolaan kolaboratif : Pemangku kepentingan (biasanya anggota masyarakat) berpartisipasi dalam analisis dan pengembangan rencana dari awal. Partisipasi ini membantu menentukan tujuan akhir dan dipandang sebagai hak, bukan alat untuk mencapai tujuan akhir proyek yang ditetapkan sebelumnya.
5) Pendekatan penasihat: Pemangku kepentingan (khususnya masyarakat) membuat keputusan utama sendiri, kemudian memberitahukannya ke pemerintah mengenai rekomendasi mereka. Pemerintah biasanya mengesahkan rekomendasi mereka.
6) Pendekatan swa-mobilisasi: Para pemangku kepentingan (khususnya anggota masyarakat) merencanakan dan mengorganisir diri mereka sendiri, kemudian dapat memberitahu atau tidak ke pemerintah mengenai keputusan mereka.
Pemangku kepentingan mengalami berbagai tekanan yang mungkin dapat memfasilitasi atau menghalangi maksud mereka untuk aktif berpartisipasi. PengelolaKKP perlu menyadari kekuatan tekanan ini dan bagaimana kekuatan ini dapat mempengaruhi partisipasi para pemangku kepentingan. Tidak semua orang dalam masyarakat dapat atau harus terlibat penuh—karena akan menjadi tidak praktis—namun staf KKP harus selalu memiliki intuisi yang baik mengenai siapa yang harus terlibat dan mengapa. Dalam setiap tahapan proses perencanaan, staf KKP perlu mengetahui hal-hal berikut (dari Francis dkk., 2003):
1) Siapa yang akan terpengaruh oleh tahapan perencanaan ini?
2) Siapa yang memerlukan masukan?
3) Siapa yang memiliki informasi kunci?
4) Siapa yang harus dilibatkan, dan bagaimana?
5) Siapa yang akan menggagalkan proses jika mereka tidak dilibatkan?
6) Siapa atau apa yang mungkin kita lupakan?
Langkah 4: Membentuk Tim Perencanaan Pengelolaan
Tahapan utama yang ke dua untuk proses keseluruhan sesungguhnya adalah membuat rencana pengelolaan yang baru. Hal ini akan melibatkan perumusan dan kesepakatan atas tujuan akhir (goals) dan tujuan antara (objectives) yang dinyatakan secara jelas, mengembangkan rencana strategi dan tindakan dan membuat—jika diperlukan—badan administratif. Salah satu cara untuk melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses ini adalah melalui rangkaian lokakarya perencanaan.
Mengembangkan rencana pengelolaan adalah proses tahunan (multi years). Kesabaran dan komitmen jangka panjang terhadap proses sangatlah penting untuk menarik berbagai pemangku kepentingan bersama-sama, mengatasi konfik yang tidak dapat dihindari dan halangan administratif, membangun tujuan akhir bersama, dan akhirnya menetapkan rencana yang praktis. Tetapkan sasaran jangka panjang dalam pikiran Anda setiap saat dengan kesabaran. Banyak kemungkinan tujuan akhir dan tujuan yang diinginkan, namun dana dan staf selalu dalam jumlah terbatas. Oleh karena itu, sangat penting bagi KKP dan pemangku kepentingan agar fokus pada sasaran baru dan yang terpenting. Identifikasi hasil yang diinginkan dan berbagi tujuan akhir yang sama akan membantu masyarakat membidik prioritas utama dari tujuan akhir dan tujuan tersebut.
Melibatkan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan:Pemangku kepentingan dapat mengisi berbagai peranan dan tanggung jawab yang berbeda dalam proses perencanaan pengelolaan. Tidak semua perwakilan pemangku kepentingan diperlukan dalam tahapan ini. Namun sangat baik jika dapat melibatkan mereka yang memang memiliki kepentingan, kebutuhan maupun keahlian terhadap isu dan sumber daya target yang Anda tuju. Meskipun penting untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam pengembangan rencana pengelolaan, semua orang harus paham siapa yang ditunjuk sebagai pihak yang berwenang legal, dan siapa pengambil keputusan akhirnya.
Dalam membentuk sebuah tim perencanaan, ada beberapa hal yang harus dilakukan atau diperhatikan. Beberapa di antaranya adalah:
(1) Memilih anggota tim
(2) Memilih ketua tim
(3) Menentukan peran dan tanggungjawab tim
(4) Menentukan cara komunikasi di dalam tim
(5) Membuat pernyataan tujuan dan hasil kerja tim yang jelas
(6) Melibatkan pemangku kepentingan tidak bisa hanya sekali
(7) Memanfaatkan pihak netral sebagai fasilitator
Berikut adalah penjelasan singkat tentang ketujuh hal di atas.
Memilih anggota tim
Mungkin Anda memiliki anggota tim dengan latar belakang bervariasi, namun tim tersebut harus sesuai dengan daerah yang akan dituju dengan berbagai pemangku kepentingan yang mungkin akan terpengaruh secara langsung atas keputusan pengelolaan Anda. Beberapa faktor yang menentukan pilihan anggota tim adalah dampak khusus yang mungkin terjadi di wilayah tersebut; operasional pemerintah, infrastrutur, dan kebijakan yang mungkin terpengaruh.
Harus ada penasehat ilmiah eksternal di dalam tim yang dapat mengarahkan para anggota ke sumber daya informasi dan meringkas informasi ilmiah mengenai bagaimana dampak keterlibatan manusia dengan format yang tidak terlalu teknis. Anggota tim lainnya yang dapat dipercaya dapat termasuk beberapa anggota staf (jika Anda telah memiliki struktur administratif yang memadai). Anggota tim juga harus memiliki kewenangan untuk membuat perubahan.
Adalah gagasan yang bagus jika strategi spesifik yang muncul dari proses perencanaan mencerminkan sikap kemitraan dan kerjasama, dan keterlibatan masyarakat awam adalah hal yang juga penting. Anda mungkin perlu membuat dewan penasehat eksternal sebagai tambahan tim, tergantung seberapa besar usaha perencanaan Anda.
Tim harus diberi penjelasan di awal sebagai pandangan mengenai apa yang telah mereka ketahui tentang sumber daya di KKP Anda, kondisinya, keterlibatan manusia di dalamnya, dan dampak dari keterlibatan tersebut. Anggota tim harus tahu dan paham apa yang dapat dan tidak dapat diinformasikan oleh ilmu pengetahuan saat ini dan seberapa yakin masyarakat ilmiah mengenai berbagai proyeksi. Ini adalah tahapan yang berharga, tahapan yang meletakkan dasar pemahaman diantara anggota tim, terutama karena mereka memiliki derajat pemahaman dan pengetahuan yang berbeda-beda. Tim juga harus merujuk pada isu prosedural dan membahas bagaimana mereka akan maju dalam proses perencanaan.
Selama proses perencanaan pengelolaan yang panjang ini, tim dan rencana kerjanya mungkin akan berubah. Tim akan menemukan bahwa rencana pengelolaan akan mempengaruhi sektor-sektor atau wilayah sumber daya lain dalam lingkungan yang tidak mereka sadari dari awal, dan mungkin akan perlu merekrut anggota baru. Sebaliknya, jika ditemukan lebih sedikit atau perbedaan kerentanan dalam sektor tertentu, beberapa tenaga mungkin tidak begitu diperlukan. Karenanya, Anda harus mengadakan evaluasi secara berkala untuk menentukan ketepatan antara anggota tim dan apa yang dituju dalam rencana pengelolaan. Tindakan tersebut akan memastikan apakah penempatan tenaga telah benar-benar sesuai selama mengerjakan proses perencanaan.
Memilih ketua tim
Ketua tim harus bertanggung jawab untuk menyusun timnya dan memimpin usaha tim tersebut. Idealnya, ketua ini akan diletakkan di tengah, memahami tujuan keseluruhan KKP, dan mampu berkomunikasi dengan baik dengan semua pemangku kepentingan. Kualitas lain untuk mencari seorang ketua tim yang cakap adalah:
(1) Pemahaman umum mengenai departemen atau divisi mana yang memiliki kewenangan yang menjadi bagian KKP.
(2) Keterampilan manajerial, termasuk kemampuan memfasilitasi pertemuan besar dengan topik yang kompleks dan menjaga tim tetap fokus.
(3) Kemampuan memfasilitasi interaksi kelompok dan mengembangkan komitmen dari anggota tim untuk merasa memiliki hak kolektif dalam hasil yang sama.
(4) Seorang yang memiliki kepribadian terhormat tanpa adanya agenda personal maupun institusional yang dapat menimbulkan konflik dengan kerja tim yang produktif.
(5) Kemampuan berkomunikasi secara gamblang dengan publik, tokoh masyarakat dan pemerintah.
(6) Pemahaman dasar mengenai penggunaan sumber daya oleh manusia dan dampaknya terhadap lingkungan pesisir dan laut—meskipun pengetahuan ini dapat ditingkatkan dengan membaca literatur, pertemuan dengan tenaga ahli lokal, seminar, dan berbagai moda pendidikan umum yang lain
Menentukan peran dan tanggungjawabtim
Sebuah tim harus terlibat dalam lima tahap dasar pekerjaan berikut yang efektif bagi tim perencanaan pengelolaanKKP:
(1) Lakukan penelitian mengenai penggunaan tenaga manusia terkini di wilayah KKP, dampak dan konflik; dan penggunaan, dampak dan konflik yang diproyeksikan.
(2) Mengidentifikasi wilayah perencanaan prioritas untuk tindakan, berdasarkan penelitian Anda.
(3) Menetapkan tujuan akhir dan mengembangkan rencana Anda.
(4) Mengimplementasikan rencana.
(5) Mengukur kemajuan dan membuat rencana yang terkini.
Umumnya tim bertanggung jawab untuk menghasilkan dokumen berdasarkan konsensus yang menjelaskan dampak regional rencana pengelolaanyang diusulkan dan menjelaskan bagaimana dampak tersebut akan memengaruhi tujuan, hasil dan kegiatan departemen atau program yang berbeda, dan bagaimana tiap departemen atau program mempersiapkan diri terhadap dampak tersebut. Ketika sudah dibentuk, tim harus diberi penjelasan mengenai sumber daya biofisik dan masyarakat yang ada di KKP Anda saat ini, apa yang dapat atau tidak dapat diinformasikan ilmu pengetahuan pada kita, dan bagaimana tingkat keyakinan masyarakat ilmiah mengenai berbagai dampak yang diproyeksikan.
Menentukan cara komunikasi di dalam tim
Langkah penting dalam melibatkan pemangku kepentingan adalah untuk membuat lingkungan kerja yang baik bagi anggota kelompok yang dibangun atas dasar kepercayaan dan saling menghormati. Hal ini tidak akan terjadi dalam satu kali pertemuan, namun akan terbentuk sedikit demi sedikit dalam kelompok kerja. Ketidaksepakatan dan kesulitan akan selalu ada kapanpun. Dalam prosesnya memang akan melalui kesulitan ini, dan bagaimana semua terselesaikan, dapat membuka kesempatan untuk dapat saling mendengarkan, belajar, dan saling menghormati sudut pandang orang lain. Awal dari proses ini adalah yang paling lama, karena di saat inilah tim belajar untuk bekerja bersama. Usaha yang diinvestasikan di depan ini akan menuai hasil yang besar dalam prosesnya nanti. Saat di mana kepercayaan, komunikasi yang baik, dan rasa tanggung jawab personal atas suksesnya proses telah didapat, proses untuk menjadi keputusan akan semakin cepat.
Membuat pernyataan tujuan dan hasil kerja tim yang jelas
Proses yang berbasis pada pemangku kepentingan akan menghadapi konflik yang tidak dapat dihindarkan. Salah satu cara untuk menjauhkan kelompok dari perbedaan mereka adalah menemukan wilayah kesepakatan seperti keinginan atau tujuan umum untuk mewujudkan perbaikan dalam suatu wilayah. Ketika tujuan dikemukakan dengan jelas dan akhirnya menyepakati tujuan rencana dibentuknya rencana tata ruang kelautan, Anda membuka kesempatan bagi tim perencanaan lebih fokus terhadap satu wilayah kesepakatan, sebagai lawan dari perselisihan.
Sangat penting juga untuk tim perencanaan agar dapat menyatakan di awal tentang hasil dan keluaran yang diinginkan sebelum mereka terlibat dalam proses perencanaan tata ruang kelautan. Tujuan yang diinginkan hanyalah untuk meningkatkan pemahaman tentang kegiatan penggunaan sumber daya oleh manusia dan dampak yang terkait dengan KKP Anda. Atau, untuk menciptakan rencana pengelolaan dan/atau strategi untuk implementasi rencana. Atau, tujuan sebenarnya adalah untuk menggabungkan sektor-sektor yang berbeda untuk dapat mempertimbangkan masa depan wilayah tersebut. Mungkin ada beberapa atau malah semua yang menginginkan hasil dan keluaran seperti itu. Dalam kasus apapun, hasil dan keluaran tersebut harus dipahami oleh setiap anggota tim perencanaan sebelum dilibatkan lebih jauh dalam proses.
Melibatkan pemangku kepentingan tidak bisa hanya sekali
Proses partisipatif tidak bergerak maju dengan sendirinya. Hal tersebut memerlukan tambahan energi yang konstan. Anggota tim akan terus memerlukan dorongan dan dukunga. Hanya karena mereka telah berkomitmen terhadap tim perencanaan di awal bukan berarti mereka akan terus tetap memegang komitmen tersebut selama proses berlangsung. Seorang fasilitator diperlukan untuk mengarahkan proses agar bisa bergerak maju sesuai jadwal, tenggat waktu, dan hasil sementara yang terdokumentasi. Ini penting untuk menciptakan tonggak keberhasilan seiring berjalannya waktu agar tim dapat merasakan serangkaian keberhasilan kecil yang telah mereka raih. Hal ini akan memberi dorongan positif bagi keseluruhan tim. Pemangku kepentingan perlu melihat bukti nyata dan manfaat yang telah didapat dari seluruh proses, langkah demi langkah. Di saat yang sama, tim perencanaan tidak boleh menyesatkan namun harus menunjukkan apa yang sekiranya realistis (IMSP).
Memanfaatkan pihak netral sebagai fasilitator
Proses partisipatif yang berhasil selalu melibatkan salah satu anggota staf yang berdedikasi, yang bertanggung jawabmengoordinasi dan mengawasi kerja sama antara anggota tim perencanaan berbasis pemangku kepentingan. Peranan orang ini khususnya fokus pada memfasilitasi dialog dan organisasi dan bukan menulis isi rencana. Seorang fasilitator atau moderator profesional secara signifikan akan berkontribusi terhadap pengelolaan yang sensitif dan seksama serta keterlibatan para pemangku kepentingan. Peranan ini memerlukan orang dengan keterampilan komunikasi yang baik, fasilitasi, dan bernegosiasi, dan seseorang yang akan tetap netral dan tidak nampak condong ke pemangku kepentingan tertentu (IMSP).
Langkah 5: Membentuk tim implementasi
Saatnya untuk membuat semua terwujud! Rencana pengelolaan telah selesai dan siap diimplementasikan, biasanya melalui serangkaian kegiatan pengelolaan yang berbarengan seperti berikut ini:
1) Proyek mata pencaharian alternatif (misalnya, para nelayan pengungsi)
2) Restorasi habitat (misalnya, penanaman mangrove)
3) Larangan kegiatan penangkapan ikan (misalnya, terkait musim,jenis penangkapan ikan, sifat penutupan sementara maupun geografis)
4) Menetapkan batas-batasKKP dan memasang tanda-tanda batas.
5) Pendidikan masyarakat secara terus-menerus mengenai penegakan hukum dan peraturan baru
6) Menciptakan penegakan hukum dan pengawasan terpadu
7) Menciptakan program pemantauan dan evaluasi
Langkah 6: Membentuk tim evaluasi
Termasuk di dalam langkah ini adalah koordinasi implementasi rencana, perundangan, penegakan hukum, menghasilkan pendapatan dan tinjauan program tahunan yang sedang berlangsung serta penganggaran. Langkah ini harus dipandu dengan rencana kerja yang memaparkan siapa yang memiliki pengawasan langsung terhadap proyek atau program; tata waktu pelaksanaan; sumber daya yang diperlukan untuk implementasi termasuk staf, keahlian teknis atau peralatan dan sumber daya finansial; membuat prioritas kegiatan; pemantauan dan evaluasi; dan kemitraan. Pemangku kepentingan berbeda yang harus bertanggung jawab untuk berbagai unsur implementasi dapat dimasukkan ke dalam daftar mitra.
Keberlanjutan Jangka Panjang. Setelah tahap awal implementasi berakhir, KKP dan wilayah pesisir akan memasuki tahap pemantauan dan evaluasi jangka panjang berkelanjutan, melanjutkan penjangkauan masyarakat dan pengelolaanyang adaptif untuk menyesuaikan rencana sebagaimana yang diperlukan.
Pemantauan dan Evaluasi. Indikator yang tepat harus dipilih di awal proses sehingga kondisi awal dapat diukur dan dikaji ulang secara konsisten.
Masyarakat lalu akan dan harus terlibat dalam proses pemantauan. Mendorong masyarakat untuk memainkan peran besar dalam proses ini menimbulkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab dan membantu membangun konsensus pada setiap strategi-strategi baru yang mungkin diperlukan.
Penjangkauan Masyarakat dan Pendidikan: Berbarengan dengan kegiatan pemantauan dan evaluasi, KKP harus berinvestasi dalam proses pengelolaan informasi, pendidikan masyarakat dan penjangkauan jangka panjang yang masih berlangsung. Hal ini sangat membantu dalam mempertahankan ketertarikan masyakakat dan dapat mencegah mundurnya semangat mereka jika ternyata hasil positif tidak persis seperti yang diinginkan atau jika terjadi hambatan tak terduga yang berpotensi menggagalkan rencana. Penjangkauan masyarakat juga dapat membantu mempromosikan manfaat positif yang mulai terjadi namun belum begitu terlihat bagi semua anggota masyarakat (misalnya, kenaikan dolar dari pariwisata berkelanjutan yang menjangkau masyarakat lokal atau peningkatan ukuran ikan rata-rata secara bertahap).
SUMBER:
PUSLATKP, 2014. MODUL A.033101.003.01 Melakukan Kegiatan Persiapan Awal Perencanaan pada Pelatihan Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP). Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta. Didownload dari http://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/dokumen/modul-pelatihan.
Tingginya keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholders) adalah kunci keberhasilan dalam pembuatan dan pelaksanaan rencana pengelolaan KKP. Keterlibatan pemangku kepentingan adalah suatu proses berkelanjutan mereka dalam mengkaji, merencanakan dan melaksanakan rencana pengelolaan KKP. Keterlibatan para pemangku kepentingan pada setiap tahapan proses perencanaan akan memastikan terbangunnya dan dimasukannya pandangan atau perspektif, pengetahuan dan dukungan mereka. Jika mereka tidak sempat dilibatkan dalam setiap tahapan proses perencanaan, setidaknya mereka harus diberi informasitentang proses tersebut, dan diikutsertakan dalam pengambilan keputusan kunci yang mungkin akan berdampak langsung ataupun tidak langsung pada kepentingan mereka masing-masing. Semakin banyak pemangku kepentingan yang percaya dan menjalankan rencana tersebut (karena rasa “memiliki”) maka akan semakin berhasil pelaksanaan rencana Anda dalam jangka panjang.
Pemangku kepentingan adalah mereka yang memiliki minat dan “kepentingan” bagi keputusan yang dibuat. Mereka adalah mitra dalam proses perencanaan. Pemangku kepentingan juga termasuk individu maupun kelompok yang terlibat, tertarik, atau terpengaruh oleh sumber daya laut dan pesisir. Tidak hanya penduduk setempat, pemangku kepentingan di wilayah pesisir juga termasuk:
1) Nelayan
2) Pelaku usaha penangkapan ikan komersial
3) Pelaku usaha budidaya laut
4) Otoritas pengelola kawasan konservasi perairan
5) Pemerintah daerah
6) Industri pariwisata (operator tur, hotel, rumah makan, dll.)
7) Kelompok konservasi lokal
8) Kelompok konservasi internasional
9) Organisasi pengembangan masyarakat
10) Organisasi masyarakat pribumi
11) Kelompok perempuan
12) Ilmuwan
13) Pendidik
14) Lembaga swadaya masyarakat
Jika Anda belum memiliki hubungan dengan para pemangku kepentingan, yang harus diingat adalah bahwa menjalin hubungan dengan para pemangku kepentingan dapat memerlukan waktu yang panjang. Investasi ini tidak hanya berharga, namun mutlak harus dilaksanakan. Ini adalah bagian dari proses perencanaan yang harus Anda perbaharui secara terus-menerus untuk meyakinkan bahwa kepentingan mereka telah diperhatikan, dipertimbangkan dan dijadikan masukan, rasa saling percaya telah terbentuk, dan peranan serta tanggung jawab telah dilaksanakan dengan baik.
2. Keterlibatan para pemangku kepentingan dalam proses perencanaan
Tahapan dalam melibatkan para pemangku kepentingan
Sekalipun pada tahap awal persiapan perencanaan pengelolaan, ada beberapa keputusan utama yang harus dibuat dan akan berpengaruh besar terhadap keberhasilan pengembangan dan implementasi rencana pengelolaan. Identifikasi dan keterlibatan para pemangku kepentingan adalah batu pertama sebagai fondasi yang akan mendukung seluruh proses perencanaan. Kesepakatan dalam peran dan tanggung jawab masing-masing pada tahap awal ini sangatlah penting untuk meraih keberhasilan.
Langkah-langkah utama proses tersebut adalah sebagai berikut:
1) Mengidentifikasi para pemangku kepentingan di dalam dan di sekitar KKP.
2) Mengidentifikasi ketertarikan dan hubungan di antara para pemangku kepentingan dan KKP.
3) Mendefinisikan peran para pemangku kepentingan dalam pengembangan dan implementasi rencana pengelolaan.
4) Mengidentifikasi peranan dan tanggungjawab lain dari para pemangku kepentingan dalam pengelolaan KKP, termasuk pemetaan, pemantauan dan evaluasi keefektifan pengelolaan.
Proses yang didijabarkan di bawah ini telah melalui berbagai tahapan identifikasi dan melibatkan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan implementasi pengelolaan.
Langkah 1: Mengidentifikasi dan mengenal karakter pemangku kepentingan
Pemangku kepentingan maupun masyarakat bukanlah sebuah kelompok yang terdiri dari orang-orang yang memiliki keseragaman dalam hal pengetahuan, pemikiran, keterampilan dan sikap serta status kehidupannya. Kedua kelompok orang ini juga terdiri dari orang-orang dengan tingkatan ekonomi, kelompok keluarga, dan etnis berbeda, juga terdiri dari dua gender, berbagai kelompok dengan ketertarikan berbeda, dan kelompok pengguna. Bahkan kelompok yang terlihat sama seperti “nelayan” juga terdiri dari berbagai sub-kelompok: penangkap udang, pukat, perahu dayung, kapal penangkap tuna internasional, pekerja pemrosesan dan pengalengan, dan lain sebagainya. Setiap kelompok pemangku kepentingan ini memiliki perspektif berbeda dan akan memberi tanggapan berbeda pula terhadap strategi pengelolaan KKP yang diajukan. Melibatkan para pemangku kepentingan termasuk juga mengakui keberadaaan dan menghargai peran kelompok-kelompok tersebut dan keragaman mereka.
Selain pengetahuan tentang siapa saja para pemangku kepentingan dari sebuah KKP, pengetahuan tentang keterkaitanmereka dengan KKP juga penting. Sebagai contoh, selain pemangku kepentingan yang mungkin banyak tinggal dan bekerja secara fisik dekat sekali dengan KKPnamun ada juga yang tinggal dan bekerja di tempat yang jauh dari KKP. Di mana pun mereka tinggal, para pemangku kepentingan ini memiliki derajat kekuasaan dan pengaruh yang berbeda-beda berkaitan dengan pengambilan keputusan KKP. Industri berbasis kelautan diperkuat dengan para pelobi berpengaruh, atau kementrian negara yang secara geofrafis tidak terlihat secara fisik di KKP namun memiliki pengaruh besar, sementara bisnis kecil atau masyarakat lokal hanya memiliki sedikit sekali pengaruh–-atau malah sebaliknya. Informasi ini penting untuk mengidentifikasi dan menggolongkan pemangku kepentingan.
Mengidentifikasi dan menggolongkan pemangku kepentingan di awal akan menghasilkan informasi yang digunakan tim perencanaketika akan mengambil keputusan tentang siapa saja pemangku kepentingan yang harus terlibat dan bagaimana melibatkan mereka dalam proses perencanaan. Akhirnya, banyak keputusan tentang pelibatan pemangku kepentingan menjadi semakin bersifat politis—berdasar pada identifikasi pemenang dan musuh, dan dalam banyak kasus, keduanya akan dibutuhkan untuk duduk bersama dan berdiskusi.
Langkah 2: Membangun kepercayaanpemangku kepentingan
Anda telah mengidentifikasi pemangku kepentingan kunci, namun sebelum melibatkan mereka dalam proses perencanaan pengelolaan sangat penting untuk membangun hubungan. Salah satu cara terbaik melakukannya adalah meluangkan waktu secara informal dengan orang-orang. Ini akan memberi Anda kesempatan untuk bertanya, mendengar, dan mempelajari seluas apa pengetahuan yang dimiliki para pemangku kepentingan mengenai isu dan sumber daya di KKP. Tanyakan bagaimana pandangan mereka mengenai isu tentang KKP dan apa gagasan mereka untuk memecahkan masalah tersebut.
Ada banyak cara untuk memulai keterlibatan pemangku kepentingan. Para manajer KKP telah menggunakan beberapa cara di bawah ini, sebagai tambahan, untuk membuka dialog dengan pemangku kepentingan, untuk mempelajari lebih jauh tentang pengetahuan dan pandangan para pemangku kepentingan, dan untuk mengumpulkan berbagai informasi untuk proses perencanaan pengelolaan:
1) Wawancara informal atau kelompok alamiah: Percakapan sederhanadengan kelompok orang di lingkungan alami mereka. Teknik ini membuka tinjauan yang luas mengenai isu kunci yang penting bagi masyarakat lokal atau kelompok pemangku kepentingan yang berbeda, dan mungkin juga penting bagi KKP.
2) Kelompok fokus:Diskusi semi-terstruktur (semi-structured) dengan kelompok orang yang memiliki ketertarikan atau karakteristik sama. Pesertanya dipilih berdasarkan metode pengambilan sampel statistik atau nonstatistik (misalnya lintas usia, desa yang berlainan dan kelompok pengguna yang berbeda). Teknik ini sangat berguna untuk mengidentifikasi dan menggambarkan pandangan kelompok, sikap dan kebutuhan berkaitan dengan topik yang telah ditentukan sebelumnya.
3) Wawancara semi-structured: Wawancara menggunakan daftar topik bahasan , bukan menggunakan kuesioner yang rinci. Responden didorong agar mau membicarakan topik-topik tersebut secara umum tanpa diganggu oleh pewawancara, namun bisa dilewati jika topiknya memang perlu diabaikan. Teknik ini dapat menemukan topik yang tidak diduga sebelumnya.
4) Sesi curah gagasan (brain storming): Diskusi yang difasilitasi agar sekelompok orang bisa mengidentifikasi masalah dan isu di masyarakat atau diantara kelompok pemangku kepentingan. Tujuan sesi curah gagasan ini adalah untuk mendorong para pemangku kepentingan untuk berpikir kreatif mengenai topik tertentu dan membuat opini serta gagasan baru. Fasilitator menulis gagasan-gagasan tersebut ketika muncul satu-satu tanpa membuat diskusi menjadi panjang. Gagasan itu bisa didiskusikan bersama nanti, karena tujuan curah gagasan ini adalah untuk memunculkan gagasan sebanyak-banyaknya.
5) Pengamatan sambil berjalan kaki dan naik kapal: Dilakukan oleh kelompok dan berguna untuk mengidentifikasi isu-isu sosial, lingkungan dan penghidupan. Teknik ini kerap membantu para pemangku kepentingan untuk mendapatkan perspektif baru mengenai sumber daya. Perhatikan bahwa kunjungan lapangan dapat berjalan dua arah: anggota masyarakat harus mengunjungi KKP, dan staf KKP juga harus mengunjungimasyarakatpelaku (misalnya, pengrajin pengolahan ikan, kegiatan budidaya kelautan, kapal penangkap ikan, dan kegiatan pariwisata).
6) Pemetaan partisipatif: Membuat sketsa besar wilayah lokal dengan cara berteknologi rendah. Peta ini dibahas dalam kelompok dan digunakan untuk mengumpulkan data mengenai sumber daya dan isu sosial, serta untuk mendorong keterlibatan para pemangku kepentingan. Data dapat digabungkan ke dalam peta yang lebih formal melalui rekaman GPS dan teknik GIS.
7) Diagram Venn: Menggunakan bentuk yang saling bertumpang tindih untuk menggambarkan dan meringkas hubungan, konflik dan isu diantara pemangku kepentingan. Kelompok pemangku kepentingan dapat menggambar atau menggunakan bentuk-bentuk yang sudah digunting sebelumnya. Tumpang tindihakhir ditangkap oleh pewawancara. Teknik ini dapat digunakan selama sesi kelompok fokus.
8) Pohon masalah dan solusi:Diagram grafik tentang masalah terkini dan akar masalah serta efeknya. Hal ini membantu mengembangkan kemampuan masyarakat untuk mengkaji isu-isu yang rumit dan mengembangkan pemahaman komprehensif terhadap isu yang saling berhubungan.
9) Analisis gender: Penelitian mengenai hubungan gender dan bagaimana hal tersebut mungkin terpengaruh oleh tindakan pengelolaan seperti penetapanKKP baru atau pengenalan zonasi dan larangan.
Meskipun teknik-teknik tersebut merupakan pembuka yang bagus, ada teknik partisipatif tambahan untuk terus melibatkan pemangku kepentingan, misalnya berpartisipasi dalam upaya penegakan hukum, pemantauan, dan program penjangkauan. Pemangku kepentingan juga akan menjadi jurubicara yang sangat baik untuk KKP, berfungsi sebagai penghubung atau pendamping untuk masyarakat pemangku kepentingan yang lebih luas dan bahkan untuk media massa. Sebagai sikap penghormatan, perlu dipertimbangkan untuk meletakkan perwakilan pemangku kepentingan sebagai garda depan pada setiap kegiatan publik yang berhubungan dengan perencanaan dan pengelolaanKKPseperti lokakarya, pertemuan dengan donor, dan kegiatan media massa.
Langkah 3: Melibatkan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan
Anda telah mengidentifikasi pemangku kepentingan kunci dalam KKP. Anda kemudian akan memanfaatkan kegiatan partisipatif untuk berdialog dengan para pemangku kepentingan dan mulai menjalin hubungan, sebuah proses yang berkelanjutan dan terus berkembang. Langkah berikutnya adalah menentukan bagaimana dan kapan saat yang tepat bagi pemangku kepentingan untuk terlibat aktif dalam proses perencanaan pengelolaan.
Melibatkan pemangku kepentingan dapat memunculkan berbagai kemungkinan. Di satu sisi, pemangku kepentingan mungkin sangat tidak menyadari tentang apa yang terjadi dalam KKP dan sangat tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Di sisi lain, pemangku kepentingan mungkin dapat mempertahankan tingkat keterlibatan yang konsisten, menyadari akan semua informasi yang ada, dan mereka adalah pengambil keputusan yang aktif dan proaktif terhadap berbagai tindakan pengelolaan. Kisaran keterlibatan pemangku kepentingan diilustrasikan seperti di bawah ini:
PASIF èè TERINFORMASI èè AKTIF èè PENGAMBIL KEPUTUSAN
Rangkaian Kesatuan Partisipasi Pemangku Kepentingan
Untuk bergerak menjadi aktif dalam kesatuan rangkaian, para pemangku kepentingan harus diberdayakan. Ini adalah proses berkelanjutan yang akan memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi para pemangku kepentingan untuk dapat terlibat—melalui pendidikan lingkungan, pengembangan kapasitas dan komunikasi sosial, misalnya. Ketika pemangku kepentingan menambah pengetahuan dari apa yang telah mereka ketahui, mereka paham bahwa sebenarnya mereka memiliki kekuasaan, pengetahuan dan dukungan administratif dari staf KKP untuk membuat perbedaan nyata; karena itulah mereka menjadi berdaya. Ketika pemangku kepentingan kemudian semakin paham bahwa manager KKP sangat menerima terhadap opini dan usulan, mereka akan lebih mampu mengungkapkan opini secara akurat dan lebih siap membantu membuat keputusan dan merancang rencana pengelolaan yang efektif.
Pemberdayaan pemangku kepentingan harus menjadi tujuan aktif dalam seluruh proses perencanaan pengelolaan karena hal ini akan merupakansumbangan terhadap kesuksesan rencana pengelolaanKKP apapun. Melalui proses pengembangan dan pelaksanaan rencana pengelolaanKKP, manajer KKPsecara berkala harus mengkaji tingkat partisipasi para pemangku kepentingan dan masyarakat. Siapa saja yang berpartisipasi? Apakah hanya beberapa orang? Adakah tokoh masyarakatnya? Seberapa besar partisipasi mereka, dan dalam hal apa? Apakah semua kelompok pemangku kepentingan juga terlibat? Apakah perempuan dan lelaki juga terlibat? Adakah halangan administratif, sosial maupun politis untuk berpartisipasi?
Partisipasi dari banyak pemangku kepentingan yang bervariasi juga memiliki berbagai bentuk yang dalam rangkaian kesatuan digambarkan sebagai berikut:
1) Pendekatan instruktif:Instansi eksternal (biasanya pemerintahan) menginformasikan tentang berbagai perubahan yang akan terjadi tanpa membuka kesempatan berkomentar atau memberi umpan balik bagi para pemangku kepentingan. Pengalaman menunjukkan bahwa pendekatan seperti ini tidak akan menghasilkan sukses jangka panjang karena merupakan metode yang inklusif.
2) Pendekatan konsultatif: Pemangku kepentingan memberikan masukan terhadap usulan yang diajukan oleh instansi eksternal namun tidak berpartisipasi dalam keputusan utama.
3) Pendekatan partisipatif terbatas: Instansi eksternal membuat keputusan utama kemudian mengundang partisipasi para pemangku kepentingan untuk aspek tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Partisipasi pemangku kepentingan oleh instansi eksternal tersebut dapat dianggap sebagai alat untuk meraih sasaran yang ditetapkan sebelumnya dan mengurangi perlawanan.
4) Pendekatan pengelolaan kolaboratif : Pemangku kepentingan (biasanya anggota masyarakat) berpartisipasi dalam analisis dan pengembangan rencana dari awal. Partisipasi ini membantu menentukan tujuan akhir dan dipandang sebagai hak, bukan alat untuk mencapai tujuan akhir proyek yang ditetapkan sebelumnya.
5) Pendekatan penasihat: Pemangku kepentingan (khususnya masyarakat) membuat keputusan utama sendiri, kemudian memberitahukannya ke pemerintah mengenai rekomendasi mereka. Pemerintah biasanya mengesahkan rekomendasi mereka.
6) Pendekatan swa-mobilisasi: Para pemangku kepentingan (khususnya anggota masyarakat) merencanakan dan mengorganisir diri mereka sendiri, kemudian dapat memberitahu atau tidak ke pemerintah mengenai keputusan mereka.
Pemangku kepentingan mengalami berbagai tekanan yang mungkin dapat memfasilitasi atau menghalangi maksud mereka untuk aktif berpartisipasi. PengelolaKKP perlu menyadari kekuatan tekanan ini dan bagaimana kekuatan ini dapat mempengaruhi partisipasi para pemangku kepentingan. Tidak semua orang dalam masyarakat dapat atau harus terlibat penuh—karena akan menjadi tidak praktis—namun staf KKP harus selalu memiliki intuisi yang baik mengenai siapa yang harus terlibat dan mengapa. Dalam setiap tahapan proses perencanaan, staf KKP perlu mengetahui hal-hal berikut (dari Francis dkk., 2003):
1) Siapa yang akan terpengaruh oleh tahapan perencanaan ini?
2) Siapa yang memerlukan masukan?
3) Siapa yang memiliki informasi kunci?
4) Siapa yang harus dilibatkan, dan bagaimana?
5) Siapa yang akan menggagalkan proses jika mereka tidak dilibatkan?
6) Siapa atau apa yang mungkin kita lupakan?
Langkah 4: Membentuk Tim Perencanaan Pengelolaan
Tahapan utama yang ke dua untuk proses keseluruhan sesungguhnya adalah membuat rencana pengelolaan yang baru. Hal ini akan melibatkan perumusan dan kesepakatan atas tujuan akhir (goals) dan tujuan antara (objectives) yang dinyatakan secara jelas, mengembangkan rencana strategi dan tindakan dan membuat—jika diperlukan—badan administratif. Salah satu cara untuk melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses ini adalah melalui rangkaian lokakarya perencanaan.
Mengembangkan rencana pengelolaan adalah proses tahunan (multi years). Kesabaran dan komitmen jangka panjang terhadap proses sangatlah penting untuk menarik berbagai pemangku kepentingan bersama-sama, mengatasi konfik yang tidak dapat dihindari dan halangan administratif, membangun tujuan akhir bersama, dan akhirnya menetapkan rencana yang praktis. Tetapkan sasaran jangka panjang dalam pikiran Anda setiap saat dengan kesabaran. Banyak kemungkinan tujuan akhir dan tujuan yang diinginkan, namun dana dan staf selalu dalam jumlah terbatas. Oleh karena itu, sangat penting bagi KKP dan pemangku kepentingan agar fokus pada sasaran baru dan yang terpenting. Identifikasi hasil yang diinginkan dan berbagi tujuan akhir yang sama akan membantu masyarakat membidik prioritas utama dari tujuan akhir dan tujuan tersebut.
Melibatkan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan:Pemangku kepentingan dapat mengisi berbagai peranan dan tanggung jawab yang berbeda dalam proses perencanaan pengelolaan. Tidak semua perwakilan pemangku kepentingan diperlukan dalam tahapan ini. Namun sangat baik jika dapat melibatkan mereka yang memang memiliki kepentingan, kebutuhan maupun keahlian terhadap isu dan sumber daya target yang Anda tuju. Meskipun penting untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam pengembangan rencana pengelolaan, semua orang harus paham siapa yang ditunjuk sebagai pihak yang berwenang legal, dan siapa pengambil keputusan akhirnya.
Dalam membentuk sebuah tim perencanaan, ada beberapa hal yang harus dilakukan atau diperhatikan. Beberapa di antaranya adalah:
(1) Memilih anggota tim
(2) Memilih ketua tim
(3) Menentukan peran dan tanggungjawab tim
(4) Menentukan cara komunikasi di dalam tim
(5) Membuat pernyataan tujuan dan hasil kerja tim yang jelas
(6) Melibatkan pemangku kepentingan tidak bisa hanya sekali
(7) Memanfaatkan pihak netral sebagai fasilitator
Berikut adalah penjelasan singkat tentang ketujuh hal di atas.
Memilih anggota tim
Mungkin Anda memiliki anggota tim dengan latar belakang bervariasi, namun tim tersebut harus sesuai dengan daerah yang akan dituju dengan berbagai pemangku kepentingan yang mungkin akan terpengaruh secara langsung atas keputusan pengelolaan Anda. Beberapa faktor yang menentukan pilihan anggota tim adalah dampak khusus yang mungkin terjadi di wilayah tersebut; operasional pemerintah, infrastrutur, dan kebijakan yang mungkin terpengaruh.
Harus ada penasehat ilmiah eksternal di dalam tim yang dapat mengarahkan para anggota ke sumber daya informasi dan meringkas informasi ilmiah mengenai bagaimana dampak keterlibatan manusia dengan format yang tidak terlalu teknis. Anggota tim lainnya yang dapat dipercaya dapat termasuk beberapa anggota staf (jika Anda telah memiliki struktur administratif yang memadai). Anggota tim juga harus memiliki kewenangan untuk membuat perubahan.
Adalah gagasan yang bagus jika strategi spesifik yang muncul dari proses perencanaan mencerminkan sikap kemitraan dan kerjasama, dan keterlibatan masyarakat awam adalah hal yang juga penting. Anda mungkin perlu membuat dewan penasehat eksternal sebagai tambahan tim, tergantung seberapa besar usaha perencanaan Anda.
Tim harus diberi penjelasan di awal sebagai pandangan mengenai apa yang telah mereka ketahui tentang sumber daya di KKP Anda, kondisinya, keterlibatan manusia di dalamnya, dan dampak dari keterlibatan tersebut. Anggota tim harus tahu dan paham apa yang dapat dan tidak dapat diinformasikan oleh ilmu pengetahuan saat ini dan seberapa yakin masyarakat ilmiah mengenai berbagai proyeksi. Ini adalah tahapan yang berharga, tahapan yang meletakkan dasar pemahaman diantara anggota tim, terutama karena mereka memiliki derajat pemahaman dan pengetahuan yang berbeda-beda. Tim juga harus merujuk pada isu prosedural dan membahas bagaimana mereka akan maju dalam proses perencanaan.
Selama proses perencanaan pengelolaan yang panjang ini, tim dan rencana kerjanya mungkin akan berubah. Tim akan menemukan bahwa rencana pengelolaan akan mempengaruhi sektor-sektor atau wilayah sumber daya lain dalam lingkungan yang tidak mereka sadari dari awal, dan mungkin akan perlu merekrut anggota baru. Sebaliknya, jika ditemukan lebih sedikit atau perbedaan kerentanan dalam sektor tertentu, beberapa tenaga mungkin tidak begitu diperlukan. Karenanya, Anda harus mengadakan evaluasi secara berkala untuk menentukan ketepatan antara anggota tim dan apa yang dituju dalam rencana pengelolaan. Tindakan tersebut akan memastikan apakah penempatan tenaga telah benar-benar sesuai selama mengerjakan proses perencanaan.
Memilih ketua tim
Ketua tim harus bertanggung jawab untuk menyusun timnya dan memimpin usaha tim tersebut. Idealnya, ketua ini akan diletakkan di tengah, memahami tujuan keseluruhan KKP, dan mampu berkomunikasi dengan baik dengan semua pemangku kepentingan. Kualitas lain untuk mencari seorang ketua tim yang cakap adalah:
(1) Pemahaman umum mengenai departemen atau divisi mana yang memiliki kewenangan yang menjadi bagian KKP.
(2) Keterampilan manajerial, termasuk kemampuan memfasilitasi pertemuan besar dengan topik yang kompleks dan menjaga tim tetap fokus.
(3) Kemampuan memfasilitasi interaksi kelompok dan mengembangkan komitmen dari anggota tim untuk merasa memiliki hak kolektif dalam hasil yang sama.
(4) Seorang yang memiliki kepribadian terhormat tanpa adanya agenda personal maupun institusional yang dapat menimbulkan konflik dengan kerja tim yang produktif.
(5) Kemampuan berkomunikasi secara gamblang dengan publik, tokoh masyarakat dan pemerintah.
(6) Pemahaman dasar mengenai penggunaan sumber daya oleh manusia dan dampaknya terhadap lingkungan pesisir dan laut—meskipun pengetahuan ini dapat ditingkatkan dengan membaca literatur, pertemuan dengan tenaga ahli lokal, seminar, dan berbagai moda pendidikan umum yang lain
Menentukan peran dan tanggungjawabtim
Sebuah tim harus terlibat dalam lima tahap dasar pekerjaan berikut yang efektif bagi tim perencanaan pengelolaanKKP:
(1) Lakukan penelitian mengenai penggunaan tenaga manusia terkini di wilayah KKP, dampak dan konflik; dan penggunaan, dampak dan konflik yang diproyeksikan.
(2) Mengidentifikasi wilayah perencanaan prioritas untuk tindakan, berdasarkan penelitian Anda.
(3) Menetapkan tujuan akhir dan mengembangkan rencana Anda.
(4) Mengimplementasikan rencana.
(5) Mengukur kemajuan dan membuat rencana yang terkini.
Umumnya tim bertanggung jawab untuk menghasilkan dokumen berdasarkan konsensus yang menjelaskan dampak regional rencana pengelolaanyang diusulkan dan menjelaskan bagaimana dampak tersebut akan memengaruhi tujuan, hasil dan kegiatan departemen atau program yang berbeda, dan bagaimana tiap departemen atau program mempersiapkan diri terhadap dampak tersebut. Ketika sudah dibentuk, tim harus diberi penjelasan mengenai sumber daya biofisik dan masyarakat yang ada di KKP Anda saat ini, apa yang dapat atau tidak dapat diinformasikan ilmu pengetahuan pada kita, dan bagaimana tingkat keyakinan masyarakat ilmiah mengenai berbagai dampak yang diproyeksikan.
Menentukan cara komunikasi di dalam tim
Langkah penting dalam melibatkan pemangku kepentingan adalah untuk membuat lingkungan kerja yang baik bagi anggota kelompok yang dibangun atas dasar kepercayaan dan saling menghormati. Hal ini tidak akan terjadi dalam satu kali pertemuan, namun akan terbentuk sedikit demi sedikit dalam kelompok kerja. Ketidaksepakatan dan kesulitan akan selalu ada kapanpun. Dalam prosesnya memang akan melalui kesulitan ini, dan bagaimana semua terselesaikan, dapat membuka kesempatan untuk dapat saling mendengarkan, belajar, dan saling menghormati sudut pandang orang lain. Awal dari proses ini adalah yang paling lama, karena di saat inilah tim belajar untuk bekerja bersama. Usaha yang diinvestasikan di depan ini akan menuai hasil yang besar dalam prosesnya nanti. Saat di mana kepercayaan, komunikasi yang baik, dan rasa tanggung jawab personal atas suksesnya proses telah didapat, proses untuk menjadi keputusan akan semakin cepat.
Membuat pernyataan tujuan dan hasil kerja tim yang jelas
Proses yang berbasis pada pemangku kepentingan akan menghadapi konflik yang tidak dapat dihindarkan. Salah satu cara untuk menjauhkan kelompok dari perbedaan mereka adalah menemukan wilayah kesepakatan seperti keinginan atau tujuan umum untuk mewujudkan perbaikan dalam suatu wilayah. Ketika tujuan dikemukakan dengan jelas dan akhirnya menyepakati tujuan rencana dibentuknya rencana tata ruang kelautan, Anda membuka kesempatan bagi tim perencanaan lebih fokus terhadap satu wilayah kesepakatan, sebagai lawan dari perselisihan.
Sangat penting juga untuk tim perencanaan agar dapat menyatakan di awal tentang hasil dan keluaran yang diinginkan sebelum mereka terlibat dalam proses perencanaan tata ruang kelautan. Tujuan yang diinginkan hanyalah untuk meningkatkan pemahaman tentang kegiatan penggunaan sumber daya oleh manusia dan dampak yang terkait dengan KKP Anda. Atau, untuk menciptakan rencana pengelolaan dan/atau strategi untuk implementasi rencana. Atau, tujuan sebenarnya adalah untuk menggabungkan sektor-sektor yang berbeda untuk dapat mempertimbangkan masa depan wilayah tersebut. Mungkin ada beberapa atau malah semua yang menginginkan hasil dan keluaran seperti itu. Dalam kasus apapun, hasil dan keluaran tersebut harus dipahami oleh setiap anggota tim perencanaan sebelum dilibatkan lebih jauh dalam proses.
Melibatkan pemangku kepentingan tidak bisa hanya sekali
Proses partisipatif tidak bergerak maju dengan sendirinya. Hal tersebut memerlukan tambahan energi yang konstan. Anggota tim akan terus memerlukan dorongan dan dukunga. Hanya karena mereka telah berkomitmen terhadap tim perencanaan di awal bukan berarti mereka akan terus tetap memegang komitmen tersebut selama proses berlangsung. Seorang fasilitator diperlukan untuk mengarahkan proses agar bisa bergerak maju sesuai jadwal, tenggat waktu, dan hasil sementara yang terdokumentasi. Ini penting untuk menciptakan tonggak keberhasilan seiring berjalannya waktu agar tim dapat merasakan serangkaian keberhasilan kecil yang telah mereka raih. Hal ini akan memberi dorongan positif bagi keseluruhan tim. Pemangku kepentingan perlu melihat bukti nyata dan manfaat yang telah didapat dari seluruh proses, langkah demi langkah. Di saat yang sama, tim perencanaan tidak boleh menyesatkan namun harus menunjukkan apa yang sekiranya realistis (IMSP).
Memanfaatkan pihak netral sebagai fasilitator
Proses partisipatif yang berhasil selalu melibatkan salah satu anggota staf yang berdedikasi, yang bertanggung jawabmengoordinasi dan mengawasi kerja sama antara anggota tim perencanaan berbasis pemangku kepentingan. Peranan orang ini khususnya fokus pada memfasilitasi dialog dan organisasi dan bukan menulis isi rencana. Seorang fasilitator atau moderator profesional secara signifikan akan berkontribusi terhadap pengelolaan yang sensitif dan seksama serta keterlibatan para pemangku kepentingan. Peranan ini memerlukan orang dengan keterampilan komunikasi yang baik, fasilitasi, dan bernegosiasi, dan seseorang yang akan tetap netral dan tidak nampak condong ke pemangku kepentingan tertentu (IMSP).
Langkah 5: Membentuk tim implementasi
Saatnya untuk membuat semua terwujud! Rencana pengelolaan telah selesai dan siap diimplementasikan, biasanya melalui serangkaian kegiatan pengelolaan yang berbarengan seperti berikut ini:
1) Proyek mata pencaharian alternatif (misalnya, para nelayan pengungsi)
2) Restorasi habitat (misalnya, penanaman mangrove)
3) Larangan kegiatan penangkapan ikan (misalnya, terkait musim,jenis penangkapan ikan, sifat penutupan sementara maupun geografis)
4) Menetapkan batas-batasKKP dan memasang tanda-tanda batas.
5) Pendidikan masyarakat secara terus-menerus mengenai penegakan hukum dan peraturan baru
6) Menciptakan penegakan hukum dan pengawasan terpadu
7) Menciptakan program pemantauan dan evaluasi
Langkah 6: Membentuk tim evaluasi
Termasuk di dalam langkah ini adalah koordinasi implementasi rencana, perundangan, penegakan hukum, menghasilkan pendapatan dan tinjauan program tahunan yang sedang berlangsung serta penganggaran. Langkah ini harus dipandu dengan rencana kerja yang memaparkan siapa yang memiliki pengawasan langsung terhadap proyek atau program; tata waktu pelaksanaan; sumber daya yang diperlukan untuk implementasi termasuk staf, keahlian teknis atau peralatan dan sumber daya finansial; membuat prioritas kegiatan; pemantauan dan evaluasi; dan kemitraan. Pemangku kepentingan berbeda yang harus bertanggung jawab untuk berbagai unsur implementasi dapat dimasukkan ke dalam daftar mitra.
Keberlanjutan Jangka Panjang. Setelah tahap awal implementasi berakhir, KKP dan wilayah pesisir akan memasuki tahap pemantauan dan evaluasi jangka panjang berkelanjutan, melanjutkan penjangkauan masyarakat dan pengelolaanyang adaptif untuk menyesuaikan rencana sebagaimana yang diperlukan.
Pemantauan dan Evaluasi. Indikator yang tepat harus dipilih di awal proses sehingga kondisi awal dapat diukur dan dikaji ulang secara konsisten.
Masyarakat lalu akan dan harus terlibat dalam proses pemantauan. Mendorong masyarakat untuk memainkan peran besar dalam proses ini menimbulkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab dan membantu membangun konsensus pada setiap strategi-strategi baru yang mungkin diperlukan.
Penjangkauan Masyarakat dan Pendidikan: Berbarengan dengan kegiatan pemantauan dan evaluasi, KKP harus berinvestasi dalam proses pengelolaan informasi, pendidikan masyarakat dan penjangkauan jangka panjang yang masih berlangsung. Hal ini sangat membantu dalam mempertahankan ketertarikan masyakakat dan dapat mencegah mundurnya semangat mereka jika ternyata hasil positif tidak persis seperti yang diinginkan atau jika terjadi hambatan tak terduga yang berpotensi menggagalkan rencana. Penjangkauan masyarakat juga dapat membantu mempromosikan manfaat positif yang mulai terjadi namun belum begitu terlihat bagi semua anggota masyarakat (misalnya, kenaikan dolar dari pariwisata berkelanjutan yang menjangkau masyarakat lokal atau peningkatan ukuran ikan rata-rata secara bertahap).
SUMBER:
PUSLATKP, 2014. MODUL A.033101.003.01 Melakukan Kegiatan Persiapan Awal Perencanaan pada Pelatihan Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP). Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta. Didownload dari http://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/dokumen/modul-pelatihan.
0 comments:
Post a Comment