Pembangunan sektor perikanan laut sebagai salah satu sumberdaya yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhaan ekonomi daerah. Potensi sumberdaya perikanan laut jika dilakukan pengelolaan yang optimal dapat menjadi salah satu sentra produksi baru dalam perekonomian daerah. Faktor-faktor yang mendukung potensi sumberdaya perikanan laut wilayah pesisir dan prasarana dan sarana cukup mendukung antara lain tempat pendaratan perikanan (TPI) nelayan tangkap jumlahnya cukup banyak dan pusat kegiatan nelayan berjarak tidak terlalu jauh dengan pusat kepemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan (Kota Manna).
Phonemena yang terjadi bahwa kontribusi perikanan tangkap belum memberikan sumbangan yang cukup nyata terhadap perekonomin daerah dan disparitas pendapatan masih cukup besar antara pemanfaatan sumberdaya perikanan. Penyebab masih terjadinya disparitas dalam sector prikanan tangkap dikarenakan ada disinformasi dalam informasi pasar antara lain asemistirsnya informasi pasar dengan pusat produksi. Adanya kenaikan harga di pasar tidak langsung mempengaruhi tingkat harga perikanan tangkap di nelayan. Sebaliknya jika terjadi penurun harga ikan di pasar nelayan langsung merasakannya terutama hasil pendapatan yang di dapat berkurang bahkan tidak sesuai dengan upaya yang telah dilakukan.
Hal ini di sebabkan belum berjalan tata niaga sektor perikanan tangkap secara optimal. Tata niaga mencakup efeisiensi kepengurusan dan penyelengaraan usaha (Atmo sudirdjo., 1982) dari pendapat tersebut tata niaga adalah mencakup pengolahan hasil panen, distribusi, dan pasar. Pengolahan hasil penen perikanan tangkap adalah kemampuan usaha untuk menambah nilai produksi baik melalui harga maupun tahan lamanya produksi dengan cara menyediakan sarana dan saran produksi yang berkaitan dengan perikanan tangkap antara lain batang es dan teknik pengolahan. Distribusi adalah penyampaian produk yang tepat waktu dan tepat guna. Kotler (1993) menyatakan bahwa sebuah sistem distribusi merupakan subuah sumberdaya eksternal yang penting. Stren dan El-Ansary dalam Kotler (1993) menyatakan distribusi adalah sekumpulan organisasi yang saling tergantung satu sama lain yang terlibat dalam proses penyediaan sebuah produk atau pelayanan untuk digunakan atau dikonsumsi. Pasar adalah tempat pertemuan penjual dan pembeli untuk didalam pasar terdapat dua konsep yaitu (i) konsep penjualan memusatkan pada kebutuhan penjualan dan (ii) konsep pemasaran memusatkan pada kebutuhan pembeli. Kartajaya (2002) menyatakan tentang pemasaran adalah sebuah displin bisnis strategi yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran dan perubahan values dari satu inisiator kepada stake holder.
Faktor lainnya berperan penting dalam tata niaga sektor perikanan tangkap adalah dimensi kelembagaan. Kelembagaan adalah himpunan dari pada norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok didalam kehidupan masyarakat (Soekanto dalam Sukmana., 1986). Robert Mac Iver&Charles H. Page dalam Sukmana (2005) menyatakan kelembagaan adalah sebagai tata cara atau prosedur yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia yang berkelompok dalam suatu kelompok masayarakat yang dinamakan assosiasi. Sedangkan ekonomi kelembagaan adalah hubungan antar manusia serta mempengaruhi prilaku dan outcomes seperti keragaan ekonomi, efisiensi, pertumbuhaan ekonomi dan pembangunan. Dalam perspektf ekonomi kelembagaan baru Williamson yang diacu dalam Fauzi (2004) menyatakan kelembagaan merupakan rules of the game yang mempengaruhi perilaku dan keragaan ekonomi dimana organisasi dibentuk dan biaya tranksaksi. Eggertsson yang diacu dalam Eriyatno (2001) menyatakan konsep biaya tranksaksi sangat esensial untuk menjelaskan hubungan antara isntitusi dan efisiensi produktif. Biaya tranksaksi dapat dipahami secara baik dalam kontek hak-hak kepemilikan.
Dari uraian tersebut tata niaga sumberdaya perikanan tidak saja pada penekanan hanya semata-mata tentang bisnis namun dimensi kelembagaan menjadi penting dalam menata kegiatan tata niaga sumberdaya perikanan tangkap. Aspek ini terkandung dalam dua hal bahwa secara dimensi ekonomi tata niaga sektor perikanan tangkap berhubungan erat dengan efisensi ekonomi. Secara Dimensi kelembagaan ini memberikan peranan penting terhadap pengaturan sumberdaya perikanan dengan cara menjamin kelestarian ekosistemnya dan melindungi hak-hak berusaha nelayan dalam menumbuhkembangkan usahanya secara adil.
Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Jenis data yang di manfaatkan mencakup:
1) Profil Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan keadan fisik daerah pesisir yang meliputi kondisi alam, (kondisi geologi, iklim, tempratur, dan angin, jenis tanah, topografi, dan peta tematik yang berhubungan dengan wilayah pesisir)
2) PDRB Kabupaten Bengkulu secara periodik
3) Keadaan sosial ekonomi masyarakat terdiri dari: Ketenaga kerjaan, tingkat pendapatan masyarakat pesisir, produksi perikanan laut, jumlah armada penangkapan,
Pengumpulan data
Pengumpulan data didapat (i) Bappeda Kabupaten Bengkulu Selatan,(ii) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan (iii) BPS Kabupaten Bengkulu Selatan, (iv) Tempat Pelelangan Ikan (v) Unit Sumberdya dan konservasi Alam Bengkulu (vi) Melakukan wawancara sebagai input untuk penulisan ini terhadap:
1) Tokoh masyarakat, terdiri tokoh politik, tokoh ormas dan kelompok nelayan
2) Pihak swasta (pengusaha) yang memanfaatkan sumberdaya wilayah pesisir.
Analisis data
Analisis dilakukan secara diskriptif analitik dan Kuantitatif. Secara diskriftip analitik dengan memberikan gambaran tentang data PDRB (Produk Demostik Regional Brutto) tahun 1990–2002 dan anggaran pembangunan dan pengeluaran Pemerintah daerah, jumlah penduduk yang berada diwilayah pesisir, data potensi dan pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir.
Analisis secara kuantitatif digunakan beberapa metode analisis yaitu; (i) analisis kontribusi sektor perikanan tangkap secara priode waktu gunanya untuk mengambarkan besar kontribusi sektor perikanan.
Ks= ……………………………………………………………..(1)
Ks = Kontribusi Sektor
Vas = Nilai tambah bersih sektor
PDRB = Produk Demostik Regional Bruto
(ii) pendekatan model angka gini ini di gunakan untuk mengukur koefisien sebaran dari tingakat pendapatan adalah:
GC =…………………………………………………………………(2)
GC = Angka Koefisien Gini
Xi = Proporsi jumlah RT
Yi = Proporsi Jumlah pendapatan
Model-model pendekatan analisis tersebut diatas kegunaanya sebagai dasar untuk menganalisis tata niaga sektor perikanan secara jelas digambarkan dalam diagram alir berikut ini.
DAFTAR KEPUSTAKAAN
Arsyad, L. 1999. Ekonomi Pembangunan. Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN. Yogyakarta
Atmosudirdjo., 1982. Dasar-Dasar Administrasi Niaga. Penerbit Ghalia Indonesia Jakarta
Eriyatno., 2001. Sistem Pengembangan Perekonomian Daerah Berlandaskan Kemampuan Sumberdaya Local. Dalam Manajemen Otonomi Daerah. Penerbit PT. Ujung Gading Sakti. Jakarta.
Budiharsono Sugeng. 2001. Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan. Cetakan Pertama PT Pradnya Paramita Jakarta
Badan Pusat Statistik,. 2002. Bengkulu Selatan Dalam Angka. Penerbit Badan Pusat Statistik Bengkulu Selatan
Fauzi A., 2004. Kumpulan Pemikiran Kebijakan Ekonomi Perikanan Dan Kelautan. Penerbit PT. HUP Bandung.
Kartajaya Hermawan.,2005. Mark Plus On Strategy. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta
Kotler Philip., 1993. Manajemen Pemasaran., Penerbit PT. Midas Surya Grafindo., Jakarta
Masyhudulhak.2004. Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dalam Perspektif Otonomi Daerah Di Provinsi Bengkulu (Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan) Disertasi Sekolah Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor
Sukmana Oman., 2005. Sosialogi Politik Ekonomi. Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang
Undang-Undang Otonomi Daerah 1999. 2000. UU.NO.22 TH.1999 tentang Pemerintahan Daerah. UU NO.25 TH.1999 tentang Perimbangan Keuangan Anatar Pemerintahan Pusat Dan Daerah. Penerbit Restu Agung Jakarta
Phonemena yang terjadi bahwa kontribusi perikanan tangkap belum memberikan sumbangan yang cukup nyata terhadap perekonomin daerah dan disparitas pendapatan masih cukup besar antara pemanfaatan sumberdaya perikanan. Penyebab masih terjadinya disparitas dalam sector prikanan tangkap dikarenakan ada disinformasi dalam informasi pasar antara lain asemistirsnya informasi pasar dengan pusat produksi. Adanya kenaikan harga di pasar tidak langsung mempengaruhi tingkat harga perikanan tangkap di nelayan. Sebaliknya jika terjadi penurun harga ikan di pasar nelayan langsung merasakannya terutama hasil pendapatan yang di dapat berkurang bahkan tidak sesuai dengan upaya yang telah dilakukan.
Hal ini di sebabkan belum berjalan tata niaga sektor perikanan tangkap secara optimal. Tata niaga mencakup efeisiensi kepengurusan dan penyelengaraan usaha (Atmo sudirdjo., 1982) dari pendapat tersebut tata niaga adalah mencakup pengolahan hasil panen, distribusi, dan pasar. Pengolahan hasil penen perikanan tangkap adalah kemampuan usaha untuk menambah nilai produksi baik melalui harga maupun tahan lamanya produksi dengan cara menyediakan sarana dan saran produksi yang berkaitan dengan perikanan tangkap antara lain batang es dan teknik pengolahan. Distribusi adalah penyampaian produk yang tepat waktu dan tepat guna. Kotler (1993) menyatakan bahwa sebuah sistem distribusi merupakan subuah sumberdaya eksternal yang penting. Stren dan El-Ansary dalam Kotler (1993) menyatakan distribusi adalah sekumpulan organisasi yang saling tergantung satu sama lain yang terlibat dalam proses penyediaan sebuah produk atau pelayanan untuk digunakan atau dikonsumsi. Pasar adalah tempat pertemuan penjual dan pembeli untuk didalam pasar terdapat dua konsep yaitu (i) konsep penjualan memusatkan pada kebutuhan penjualan dan (ii) konsep pemasaran memusatkan pada kebutuhan pembeli. Kartajaya (2002) menyatakan tentang pemasaran adalah sebuah displin bisnis strategi yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran dan perubahan values dari satu inisiator kepada stake holder.
Faktor lainnya berperan penting dalam tata niaga sektor perikanan tangkap adalah dimensi kelembagaan. Kelembagaan adalah himpunan dari pada norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok didalam kehidupan masyarakat (Soekanto dalam Sukmana., 1986). Robert Mac Iver&Charles H. Page dalam Sukmana (2005) menyatakan kelembagaan adalah sebagai tata cara atau prosedur yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia yang berkelompok dalam suatu kelompok masayarakat yang dinamakan assosiasi. Sedangkan ekonomi kelembagaan adalah hubungan antar manusia serta mempengaruhi prilaku dan outcomes seperti keragaan ekonomi, efisiensi, pertumbuhaan ekonomi dan pembangunan. Dalam perspektf ekonomi kelembagaan baru Williamson yang diacu dalam Fauzi (2004) menyatakan kelembagaan merupakan rules of the game yang mempengaruhi perilaku dan keragaan ekonomi dimana organisasi dibentuk dan biaya tranksaksi. Eggertsson yang diacu dalam Eriyatno (2001) menyatakan konsep biaya tranksaksi sangat esensial untuk menjelaskan hubungan antara isntitusi dan efisiensi produktif. Biaya tranksaksi dapat dipahami secara baik dalam kontek hak-hak kepemilikan.
Dari uraian tersebut tata niaga sumberdaya perikanan tidak saja pada penekanan hanya semata-mata tentang bisnis namun dimensi kelembagaan menjadi penting dalam menata kegiatan tata niaga sumberdaya perikanan tangkap. Aspek ini terkandung dalam dua hal bahwa secara dimensi ekonomi tata niaga sektor perikanan tangkap berhubungan erat dengan efisensi ekonomi. Secara Dimensi kelembagaan ini memberikan peranan penting terhadap pengaturan sumberdaya perikanan dengan cara menjamin kelestarian ekosistemnya dan melindungi hak-hak berusaha nelayan dalam menumbuhkembangkan usahanya secara adil.
Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Jenis data yang di manfaatkan mencakup:
1) Profil Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan keadan fisik daerah pesisir yang meliputi kondisi alam, (kondisi geologi, iklim, tempratur, dan angin, jenis tanah, topografi, dan peta tematik yang berhubungan dengan wilayah pesisir)
2) PDRB Kabupaten Bengkulu secara periodik
3) Keadaan sosial ekonomi masyarakat terdiri dari: Ketenaga kerjaan, tingkat pendapatan masyarakat pesisir, produksi perikanan laut, jumlah armada penangkapan,
Pengumpulan data
Pengumpulan data didapat (i) Bappeda Kabupaten Bengkulu Selatan,(ii) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan (iii) BPS Kabupaten Bengkulu Selatan, (iv) Tempat Pelelangan Ikan (v) Unit Sumberdya dan konservasi Alam Bengkulu (vi) Melakukan wawancara sebagai input untuk penulisan ini terhadap:
1) Tokoh masyarakat, terdiri tokoh politik, tokoh ormas dan kelompok nelayan
2) Pihak swasta (pengusaha) yang memanfaatkan sumberdaya wilayah pesisir.
Analisis data
Analisis dilakukan secara diskriptif analitik dan Kuantitatif. Secara diskriftip analitik dengan memberikan gambaran tentang data PDRB (Produk Demostik Regional Brutto) tahun 1990–2002 dan anggaran pembangunan dan pengeluaran Pemerintah daerah, jumlah penduduk yang berada diwilayah pesisir, data potensi dan pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir.
Analisis secara kuantitatif digunakan beberapa metode analisis yaitu; (i) analisis kontribusi sektor perikanan tangkap secara priode waktu gunanya untuk mengambarkan besar kontribusi sektor perikanan.
Ks= ……………………………………………………………..(1)
Ks = Kontribusi Sektor
Vas = Nilai tambah bersih sektor
PDRB = Produk Demostik Regional Bruto
(ii) pendekatan model angka gini ini di gunakan untuk mengukur koefisien sebaran dari tingakat pendapatan adalah:
GC =…………………………………………………………………(2)
GC = Angka Koefisien Gini
Xi = Proporsi jumlah RT
Yi = Proporsi Jumlah pendapatan
Model-model pendekatan analisis tersebut diatas kegunaanya sebagai dasar untuk menganalisis tata niaga sektor perikanan secara jelas digambarkan dalam diagram alir berikut ini.
DAFTAR KEPUSTAKAAN
Arsyad, L. 1999. Ekonomi Pembangunan. Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN. Yogyakarta
Atmosudirdjo., 1982. Dasar-Dasar Administrasi Niaga. Penerbit Ghalia Indonesia Jakarta
Eriyatno., 2001. Sistem Pengembangan Perekonomian Daerah Berlandaskan Kemampuan Sumberdaya Local. Dalam Manajemen Otonomi Daerah. Penerbit PT. Ujung Gading Sakti. Jakarta.
Budiharsono Sugeng. 2001. Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan. Cetakan Pertama PT Pradnya Paramita Jakarta
Badan Pusat Statistik,. 2002. Bengkulu Selatan Dalam Angka. Penerbit Badan Pusat Statistik Bengkulu Selatan
Fauzi A., 2004. Kumpulan Pemikiran Kebijakan Ekonomi Perikanan Dan Kelautan. Penerbit PT. HUP Bandung.
Kartajaya Hermawan.,2005. Mark Plus On Strategy. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta
Kotler Philip., 1993. Manajemen Pemasaran., Penerbit PT. Midas Surya Grafindo., Jakarta
Masyhudulhak.2004. Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dalam Perspektif Otonomi Daerah Di Provinsi Bengkulu (Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan) Disertasi Sekolah Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor
Sukmana Oman., 2005. Sosialogi Politik Ekonomi. Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang
Undang-Undang Otonomi Daerah 1999. 2000. UU.NO.22 TH.1999 tentang Pemerintahan Daerah. UU NO.25 TH.1999 tentang Perimbangan Keuangan Anatar Pemerintahan Pusat Dan Daerah. Penerbit Restu Agung Jakarta
0 comments:
Post a Comment