KAJIAN TEORI PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA BAHARI

KAJIAN TEORI
Menurut Suwantoro (1997), pengertian pariwisata berkaitan erat dengan perjalanan wisata, yaitu suatu perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan atau kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di zona pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam. Sedangkan menurut UU Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. 
Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor KEP 10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu dijelaskan bahwa Kawasan Pesisir adalah wilayah pesisir  tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kriteria tertentu, seperti karakteristik fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaanya. Menurut Prasita (1996), Kawasan pesisir merupakan kawasan yang unik karena kawasan tersebut terdiri dari komponen daratan dan lautan. Dalam perencanaan regional kawasan wisata pesisir harus selaras dengan tata ruang yang telah dibuat pada tingkat regional kawasan tersebut. Penataan ruang pesisir akan mencakup penetapan peruntukan lahan yang terbagi menjadi tiga, yaitu : 1) zona preservasi, 2) zona konservasi, 3) zona pemanfaatan.
Sejarah awal keberadaan lingkungan permukiman nelayan dapat dibedakan atas 2 (dua) kronologis, yaitu : 1) Perkembangan yang dimulai oleh kedatangan sekelompok etnis tertentu di suatu lokasi di pantai, yang kemudian menetap dan berkembang secara turun-temurun. 2) Perkembangan sebagai daerah alternatif permukiman, karena peningkatan arus urbanisasi, yang berakibat menjadi kawasan liar dan kumuh perkotaan. Tahapan perkembangan kawasan permukiman nelayan ditandai oleh dominasi pelayanan kawasan perairan sebagai sumber air untuk keperluan hidup masyarakat, ketika kota membutuhkan komunikasi dengan lokasi lainnya maka kawasan perairan merupakan prasarana transportasi, intensitas kegiatan di sekitar perairan makin tinggi, kawasan permukiman di atas air cenderung rapat, dominasi kawasan perumahan/permukiman nelayan, yang umumnya kumuh dan belum tertata, pola perumahan dipengaruhi oleh keadaan topografi,  orientasi bangunan semula umumnya menghadap perairan sesuai orientasi kegiatan berbasis perairan. Perkembangan selanjutnya orientasi kegiatan ke darat semakin meningkat, bangunan pada permukiman pantai dibedakan atas bangunan di atas tanah, bangunan panggung di darat, bangunan panggung di atas air, bangunan rakit di atas air. Permukiman yang baik dan tertata akan tercipta apabila memenuhi kriteria ideal aspek fisik dan non fisik. Aspek fisik meliputi letak geografis, lingkungan alam dan binaan, serta sarana dan infrastruktur., aspek non fisik meliputi aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya, Silas (1985).
Menurut Rijksen (1981), konservasi merupakan suatu bentuk evolusi kultural atau perubahan budaya dimana pada saat dulu, upaya konservasi lebih buruk daripada saat sekarang. Sedangkan menurut Wayne Attoe (1979) : yang dapat dikonservasi adalah lingkungan alam (seperti daerah pantai, hutan, lereng pegunungan dan lokasi arkeologi), kawasan kota dan perdesaan, skyline dan pemandangan koridor  wilayah, bagian depan suatu gedung (fasade) dan bangunan serta unsur dari bangunan. Menurut “ Piagam Burra tahun 1981” , Sidharta dan Eko Budihardjo (1989) dapat dijelaskan arti konservasi adalah segenap proses pemeliharaan suatu tempat agar makna kultural yang dikandungnya terpelihara dengan baik, sehingga konservasi merupakan sebuah upaya pelestarian terhadap suatu tempat sehingga tetap memiliki makna.  Mc Harg (1971) dalam memilih daerah – daerah yang secara intrinsik cocok bagi konservasi, maka ada beberapa faktor yang ditentukan yaitu : bentuk – tampilan yang bernilai sejarah, hutan dan rawa- rawa yang berkualitas tinggi, bentuk – tampilan pantai teluk, sungai – sungai, habitat binatang liar, bentuk tampilan geologi dan fisiografi yang unik, tampilan perairan berpemandangan bagus serta bentuk – bentuk langka yang berkaitan ekologis. Lawson dan Bovy (1977) pengembangan kawasan wisata alam harus mengikuti prinsip-prinsip pengembangan dan perencanaan pemanfatan kawasan terdiri dari subsistem tata ruang atau pendaerahan (zoning). Penzoningan tersebut digambarkan dalam  4 (empat) zona  seperti disajikan dalam gambar 2.2.
1.    Peruntukan fasilitas umum, bangunan permanen, rekreasi, pariwisata dan fasilitas olahraga
2.    Peruntukan fasilitas tidak permanen, kemah, memancing, dan sebagainya
3.    Tidak diperbolehkan adanya pembangunan jalan kendaraan umum. Diperuntukan jalan setapak, pendakian, olahraga berkuda & gardu pandang
4.    Tidak ada akses jalan masuk dan tidak boleh ada fasilitas
5.    Tidak ada pencapaian jalan dan fasilitas
     Gambar 2.2: Empat Zona Wisata
     Sumber  : Lawson dan Bovy, 1977

Hambatan fisiografis merupakan gejala alamiah yang membahayakan dalam pembangunan, seperti gempa, banjir dan gelombang tsunami, hal ini terjadi karena adanya pemanasan dunia (global warming). Pemanasan global mengakibatkan dampak yang luas dan serius bagi lingkungan bio-geofisik (seperti pelelehan es di kutub, kenaikan muka air laut, perluasan gurun pasir, peningkatan hujan dan banjir, perubahan iklim, punahnya flora dan fauna tertentu, migrasi fauna dan hama penyakit, dsb). Sedangkan dampak bagi aktivitas sosial-ekonomi masyarakat meliputi gangguan terhadap fungsi kawasan pesisir dan kota pantai, fungsi prasarana dan sarana, gangguan terhadap permukiman penduduk, pengurangan produktivitas lahan pertanian, dan peningkatan resiko kanker dan wabah penyakit.
Menurut Mc. Harg (1971), diterjemahkan oleh Sugeng Gunadi (2005) keberadaan pantai sangatlah penting bagi manusia. Dikatakan bahwa permukaan bumi yang beraneka ragam tersebut memiliki karakteristik serta fungsi masing – masing yang berkembang secara alamiah. Malbery (1972), Kemiringan lahan yang sesuai untuk kawasan permukiman adalah pada lereng kelas 0% - 15%. Permukiman penduduk dengan segala fasilitas pendukungnya paling ideal berada pada kemiringan 0% - 18%. Kemiringan di atas 8%-18% masih dapat diterima dengan pembatasan kepadatan bangunan. Sedangkan kemiringan 15%-25% dapat diterima tetapi harus didukung dengan teknologi dan biaya konstruksi yang cukup tinggi untuk menjamin keselamatan dan keamanan baik bagi bangunan maupun tanahnya. Jenis dan pola vegetasi merupakan potensi rekreasi, visual dan ekologis. Jenis vegetasi erat kaitanya dengan kondisi tanah, hidrologi, iklim dan topografi. Menurut Ochse dkk (1961 dalam Seta, A.K, 1991) mengelompokan tanaman penutup menjadi 5 (lima) golongan yaitu :1)Tanaman penutup tanah rendah, jenis rumput-rumputan dan menjalar 2) tanaman penutup tanah sedang, berupa semak, 3) tanaman penutup tanah tinggi, 4) tumbuhan rendah alami, 4) tumbuhan yang tidak sesuai (rumput pengganggu).
A. Budaya Masyarakat Nelayan
Budaya masyarakat nelayan yang unik atau campur dari berbagai jenis budaya – lokal dan asing yang memberi watak/karakter sehingga dapat dikembangkan sebagai potensi pantai. Dalam  penataan ruang pesisir harus memperhatikan budaya masyarakat setempat serta dapat meningkatkan kondisi masyarakat berdasarkan aspirasi yang ada, sehingga dapat sejahtera, adil dan berkelanjutan DELP, 2000. Sedangkan menurut Cernea, 1991  dalam  Lindberg K and D E, Hawkins, 1995 mengemukakan bahwa partisipasi lokal memberikan peluang efektif dalam kegiatan pembangunan, hal ini berarti memberi wewenang atau kekuasaan pada masyarakat sebagai pemeran sosial dan bukan subjek pasif untuk mengelola sumberdaya membuat keputusan dan kontrol pada kegiatan-kegiatan yang mempengaruhi kehidupan sesuai dengan kemampuannya. B. Konsep Pengembangan Kawasan 
Pengembangan wisata pantai di Pesisir Barat Kabupaten Bengkulu Selatan sangat terkait dengan pengelolaan kawasan tepi air. Defenisi prinsip perancangan kawasan tepi air merupakan dasar – dasar penataan kawasan memasukan aspek yang perlu dipertimbangkan dan komponen penataan di wilayah tepi air (Sastrawati, 2003). Beberapa aspek yang terkait dalam penataan kawasan tepi air adalah : 1) Citra (image), 2) Keteraturan, 3)Bangunan, 4) Keselamatan (safety), 5) Keamanan (security), 6) Pedestrian Way. Menurut Soekadijo, 1997 : Pariwisata sebagai suatu kegiatan yang dilakukan wisatawan, dimana ditunjang dengan menyediakan sarana prasarana angkutan dalam melakukan mobilitas spasial yang merupakan systemic linkage. Gunn, 1994 mengemukakan bahwa suatu kawasan wisata yang baik dan berhasil secara optimal didasarkan pada empat aspek yaitu :1) Mempertahankan kelestarian lingkungannya, 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut, 3) Menjamin kepuasan pengunjung, 4) Meningkatkan keterpaduan dan kesatuan pembangunan masyarakat di sekitar kawasan dan zona pengembangan.
Menurut Harvey M. Rubenstein dalam buku A Guide to Site and Environmental Planning (di terjemahkan Sugeng Gunadi, 1989) menyebutkan bahwa pemilihan tapak dan pengembangan tapak dapat mempertimbangkan faktor-faktor alam, kultur dan estetika.